Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat

, Author

images persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat

Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif. Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya P3D sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

  • MEDIA PEMBELAJARAN PKN by reni bongsong on Prezi
  • Papuaweb Undang2 Otonomi Khusus

  • 32 Saran Diharapkan agar siswa dapat menjaga persatuan dan kesatuan baik di from sekolah maupun masyarakat dengan berpegang teguh pada semboyan Tunggal Ika” tanpa membeda- bedakan suku, ras, agama dan adat orang lain.

    images persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat

    Menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama dan adat istiadat Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Masyarakat. Sejak dulu masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adatnya yang kesatuan dan persatuan, musyawarah dan demokrasi, serta nilai-nilai sosial Si Amaik mandi di luhak, parigi8 bapaga bilah9, samo dipaga kaduonyo, adat.
    Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

    images persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat

    Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya P3D sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    images persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat
    PORTAGE THEATER CHICAGO MAP SUBURBS
    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran.

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    MEDIA PEMBELAJARAN PKN by reni bongsong on Prezi

    Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan paling lambat 2 dua tahun sejak diundangkan.

    Bagaimana makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa?

    3. dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 7.

    Laode Monto Bauto, Persfektif Agama dan Kebudayaan. 24 besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun . moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan.
    Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya P3D sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    Video: Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat Menggambar dengan tema merayakan hari KARTINI dengan pakaian adat Indonesia

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan paling lambat 2 dua tahun sejak diundangkan.

    Papuaweb Undang2 Otonomi Khusus

    Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.

    images persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat
    Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat
    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.

    Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

    Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

    2 Replies to “Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adat”

    1. Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

    2. Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran.